Manado, Manadolive.co.id—BI Sulut kembali menggelar HLM TP2DD di kabupaten Boltim. Kegiatan ini merupakan rapat koordinasi lintas instansi dengan pembahasan utama mengenai penguatan sinergi kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah, percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan akses keuangan masyarakat guna mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pada Bulan April 2026 Provinsi Sulawesi Utara mengalami inflasi 0,96% secara mtm dimana tomat menjadi komoditas pendorong kenaikan harga utama seiring berakhirnya masa panen raya. Lebih lanjut, Angkutan Udara turut mendorong inflasi yang berimbas dari peningkatan harga tiket pesawat seiring kenaikan harga avtur. Sementara itu, daun bawang menjadi komoditas penahan inflasi seiring musim panen yang terjadi di Minahasa Selatan dan Tomohon. Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi tercatat di Minahasa Selatan, diikuti oleh Minahasa Utara. Lebih lanjut, volatilitas harga komoditas di Sulawesi Utara juga cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat penurunan harga yang terlalu dalam dapat menekan kesejahteraan petani, sementara kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga perlu terus dijaga sebagai pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas.
Sementara itu pemantauan harga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Secara historis, pergerakan harga komoditas di Boltim cenderung sejalan dengan Kota Kotamobagu sebagai basis distribusi utama. Namun demikian, mayoritas komoditas memiliki ratarata tingkat harga yang lebih tinggi dibanding Kotamobagu, terutama cabai rawit dan daging ayam ras meskipun stok cenderung stabil sepanjang tahun. Sementara itu, komoditas seperti beras, bawang merah, dan bawang putih menunjukkan pergerakan harga yang relatif lebih stabil, tetapi tetap perlu menjadi perhatian bersama karena jumlah ketersediaanya cenderung bergejolak sepanjang tahun. Lebih lanjut, tingkat pasokan beras perlu dipantau mengingat pada minggu kedua Mei 2026 ini, Boltim merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras mencapai sebesar 0,93% (BPS). Lebih lanjut, daging ayam ras dan cabai rawit memiliki pola peningkatan harga menjelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2025 dan 2026. Hal ini perlu kita antisipasi bersama menjelang HBKN Idul Adha 2026.
Pada tahun 2026, GNPIP bertransformasi menjadi GPIPS atau Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mencapai swasembada pangan telah dibuat peta jalan hilirisasi pangan yang dituangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui pengembangan dan optimalisasi lumbung pangan dan sentra produksi. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain penguatan kapasitas produksi, pemerataan distribusi pasokan antarwilayah, serta optimalisasi rantai pasok pangan.
Sepanjang tahun 2025, TPID Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan berbagai sinergi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K:
a. Keterjangkauan Harga: Intervensi harga melalui Gerakan Pangan Murah, terutama pada
Triwulan III 2025 yang difokuskan pada komoditas beras untuk merespons peningkatan harga.
b. Ketersediaan Pasokan: Hal ini dilakukan secara lebih sistematis dan bersifat jangka menengah panjang dengan mendorong perluasan basis produksi di Boltim, terutama melalui pelatihan Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan penyaluran bantuan alat dan sarana produksi pertanian.
c. Kelancaran Distribusi: Melalui Penguatan Koordinasi dan monitoring harga pangan penyumbang inflasi, bekerja sama terutama dengan instansi terkait, seperti biro ekonomi dan dinas ketahanan pangan daerah setempat.
d. Komunikasi Efektif: Kegiatan High Level Meeting untuk mensinergikan berbagai langkah bersama dan Capacity Building guna meningkatkan kemampuan pengendalian harga. Oleh karena itu, tepat kita adakan HLM terutama menjelang Idul Adha agar diperoleh kesepakatan dan tindak lanjut untuk kita pedomani bersama sepanjang tahun 2026. Selain itu, menjelang HBKN Idul Adha juga bisa didorong ajakan bijak belanja agar tidak terjadi penimbunan maupun belanja secara berlebihan agar harga tetap terkendali.
Sejalan dengan upaya penguatan ketahanan pangan dan pengendalian harga, BI Sulut berperan aktif untuk pemberdayaan petani dan UMKM melalui program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA). Sepanjang periode 2020–2025, tercatat sebanyak 84 petani unggulan dan 144 UMKM unggulan binaan BI pada berbagai komoditas strategis, khususnya barito dan padi. Dari jumlah tersebut, 6 petani unggulan (Poktan Sinar Onggole, Sdr. Abdul Kader Alhabsy, Poktan Luak Permai, Poktan Blessing, Poktan Puharapen, dan Poktan Matuari) berasal dari Kabupaten Boltim. Lima di antara Poktan tersebut berfokus pada budidaya pangan strategis—dalam hal ini cabai rawit. Jumlah tersebut menjadikan Boltim menempati posisi ke empat sebagai Kab/Kota dengan jumlah PATUA terbanyak se-Sulawesi Utara.
Upaya Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pangan di Boltim dilaksanakan melalui berbagai inisiatif program dari sisi hulu hingga hilir yang difokuskan pada penguatan kapasitas, kelembagaan, serta perluasan akses pasar dan keuangan bagi 6 (enam) petani Unggulan Sulawesi Utara dari Boltim.
Pada tahun 2025, program difokuskan pada pembentukan pondasi:
e. Penguatan Kapasitas melalui pelatihan teknis dasar pertanian dan usaha tani (PATUA tahap I) sebagai pilot project peningkatan produktivitas yang dilanjutkan dengan pendampingan sekolah lapang dan demplot pertanian untuk komoditas bawang dan cabai
f. Penguatan Kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Koperasi Wale Tani Mapalus sebagai agregator-offtaker petani cabai se-Sulut. Beranggotakan 21 poktan yang salah satunya berasal dari Boltim.
g. Perluasan Akses Pasar melalui fasilitasi business matching yang menghasilkan MoU antara Koperasi Wale Tani Mapalus dengan ritel modern Trufarm.
h. Perluasan Akses Keuangan melalui pelatih analisis usaha tani dan pencatatan keuangan sederhana bagi anggota koperasi
2. Pada tahun 2026, program diperluas dan diperdalam:
a. Penguatan Kapasitas diperdalam melalui Mindpreneneur Bootcamp PATUA untuk mengembangkan pola pikir adaptif dan inovatif dari para petani. Selain itu, Pelatihan PATUA Tahap I kini turut dirangkaikan dengan Pelatihan terkait Iklim oleh BMKG guna mengoptimalisasi kegiatan produksi pertanian melalui bukan hanya metode tanam paling efisien dan produktif, tetapi juga waktu tanam paling optimal.
b. Pelatihan PATUA dilanjutkan dengan Pendampingan Sekolah Lapang yang tahun ini dilaksanakan di salah satu demplot PATUA. Pendampingan tersebut turut mengedukasi petani cara pembuatan Pupuk Organik Cair yang mampu meingkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman secara berkelanjutan. Pada tahun ini juga, penguatan basis kapasitas produksi di Boltim turut dilakukan melalui penyaluran Alsintan dan Saprodi (alkon, hand tractor, sprayer, bibit, pupuk, serta pengendalian hama) kepada Poktan Matuari yang berfokus pada budidaya cabai rawit.
c. Perluasan Akses Keuangan dilanjutkan kembali melalui pelatihan Sistem Aplikasi Pencatatan Keuangan (SIAPIK) demi meningkatkan kapasitas pembiayaan formal petani.
Upaya konkrit Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi pangan khususnya komoditas cabai rawit di Kab. Boltim turut dilakukan melalui Program Championship Klaster – Integrasi Pertanian Cabai Rawit Sulawesi Utara yang dikembangkan sebagai pilot project penguatan klaster cabai rawit melalui Koperasi Wale Tani Mapalus. Dibentuk pada 21 Maret 2025, Koperasi ini didirkan sebagai wadah kelembagaan alumni program PATUA binaan Bank Indonesia dengan tujuan meningkatkan produktivitas, memperkuat stok pangan, serta menjaga stabilitas harga cabai. Peran Poktan Blessing yang berasal dari Boltim penting sebagai garda terdepan pelembagaan petani dalam rangka meningkatkan produktivitas, pasokan, mengendalikan harga.
Saat ini koperasi memiliki 25 kelompok tani dengan sekitar 250 petani anggota yang tersebar di 9 kabupaten/kota, dengan komoditas utama cabai rawit serta komoditas pendukung seperti padi, tomat, bawang, jagung, jahe, dan buah. Hingga tahun 2025, total produksi cabai rawit mengalami peningkatan sebesar 20% dari 18 ton/ha menjadi 22 ton/ha, dan mampu menghimpun 50,3 ton/tahun komoditas cabai rawit dan seluruh anggota koperasi. Selain itu koperasi memiliki potensi pengembangan lahan hingga 24,3 hektar dengan estimasi produksi 120–190 ton per siklus. Hasil produksi koperasi 60% telah dipasarkan ke pasar lokal, 35% ke pasar luar pulau, dan 5% ke ritel modern Trufarm. Ke depan, pada tahun 2026 direncanakan penguatan program melalui kerja sama pemasaran produk dengan BUMD, distributor, dan pelaku usaha di Sulawesi Utara.
Berdasarkan data historis dari pemantauan harga, terdapat 2 isu strategis yang perlu menjadi perhatian:
d. Poin pertama berkaitan dengan Potensi Boltim sebagai sentra Produksi Cabai Rawit Sulut. Komoditas Unggulan Boltim ini mengalami surplus produksi relatif terhadap kebutuhannya sepanjang tahun 2025 s.d. 2026. Rata-rata produksi mencapai 117,41 ton, dengan rata-rata kebutuhan hanya berkisar 51,49 ton.
e. Isu strategis lain yang perlu menjadi perhatian adalah tekanan harga bawang merah di Boltim yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah Bolmong Raya lainnya. Tren ini dapat kita observasi sejak Januari 2025 hingga saat ini. Tekanan tersebut mengindikasikan perlunya efisiensi rantai pasok bawang Merah.
Dengan demikian, diperlukan penguatan ketahanan pangan yang dapat ditempuh dengan:
f. Peningkatan produktivitas yang dapat ditempuh melalui penguatan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan yang kuat, seperti kelompok tani atau koperasi, petani dapat memiliki struktur organisasi yang lebih tertata, pencatatan usaha yang lebih tertib, serta kapasitas produksi yang lebih terkoordinasi. Kondisi tersebut akan meningkatkan kepercayaan berbagai pihak sehingga petani menjadi lebih bankable dan memiliki akses yang lebih luas terhadap input produksi, khususnya benih unggul dan pupuk, yang pada akhirnya mendorong peningkatan produktivitas. Selain dari aspek input, kelembagaan yang kuat juga dapat meningkatkan peluang pengembangan bisnis pasca panen untuk menjaga kualitas produk, mengurangi kehilangan hasil produksi, serta meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Penguatan kelembagaan ini juga dapat memperkuat posisi tawar petani dalam pemasaran melalui konsolidasi penjualan hasil panen sehingga dapat menurunkan ongkos angkut yang berpengaruh positif terhadap optimalisasi rantai pasok distribusi.
g. Penguatan peran BUMD dalam rantai pasok pangan, yaitu sebagai:
i. Offtaker, dengan menyerap hasil produksi petani secara langsung sehingga dapat memberikan kepastian pasar dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
ii. Distributor, dengan memperkuat jaringan distribusi pangan antar wilayah, terutama pada daerah Modayag dan Modayag Barat yang notabene turut menjadi sentra produksi, sekaligus kecamatan dengan penduduk terpadat, guna menjaga kelancaran pasokan dan meminimalkan disparitas harga.
iii. Industri pengolahan (hilirisasi), dengan mendorong pengembangan usaha pengolahan komoditas pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperpanjang masa simpan, serta sebagai alternatif ketika harga komoditas pangan mengalami penurunan.
Yang mana hal ini dapat dioptimalkan salah satunya melalui penguatan kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus dan Petani Unggulan lainnya untuk penguatan pasokan komoditas pangan strategis.
h. Selanjutnya, terutama menjelang HBKN Idul Adha, perlu dilakukan penguatan Gerakan Pangan Murah untuk memberikan keterjangkauan harga bagi masyarakat melalui prinsip 3 Tepat, yaitu: (i) Tepat Waktu, yakni pada periode potensi kenaikan harga; (ii) Tepat Lokasi, difokuskan pada pasar referensi PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) dan wilayah dengan tingkat konsumsi atau kepadatan tinggi; serta (iii) Tepat Sasaran, menyasar komoditas yang memerlukan intervensi.
Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah turut dapat diinisiasi oleh Boltim dengan mengidentifikasi pasokan yang menjadi surplus dan defisit guna menekan disparitas harga dan menyalurkan surplus komoditas lokal.
Kemudian, sidak pasar tradisional dan modern, perlu terus digencarkan untuk memastikan ketahanan pasokan & kestabilan harga khususnya di periode peningkatan permintaan. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan Satgas Pangan dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemantauan ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, dan penimbunan bahan pokok, termasuk BBM dan LPG.
Lebih lanjut, ekspektasi masyarakat perlu dijaga untuk memastikan masyarakat paham bahwa stok pangan aman dan Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan. Sebagai penutup, kita juga perlu mengajak masyarakat untuk bijak berbelanja dan stop boros pangan sebagai bagian dari pola hidup sehari-hari.
Selanjutnya terkait dengan perkembangan digitalisasi daerah, kami akan bahas 2 materi yaitu terkait hasil nilaI indeks Elektronifikasi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Championship P2DD.
berdasarkan hasil Indeks ETPD Semester II tahun 2025 seluruh Pemda di Sulawesi Utara berada pada tahap Digital. Indeks ETPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalami peningkatan dari 90,4% di semester I-2025 menjadi 94,4% di semester II-2025 atau lebih tinggi dari pada rata-rata skor Indeks ETPD se-Sulawesi Utara pada semester II-2025 yaitu 94,23%. Hal ini mengakibatkan peningkatan peringkat secara siginifikan dari posisi 50 di semester I-2025 menjadi posisi 29 di semester II-2025. Peningkatan nilai IETPD disebabkan oleh peningkatan dari aspek realisasi.
Penilaian Indeks ETPD terdiri dari 3 (tiga) aspek penilaian. Aspek pertama adalah aspek implementasi. Pada penilaian ini, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhasil memperoleh nilai 97%. Untuk memperoleh nilai sempurna, pemerintah harus membuka kanal pembayaran nontunai Uang Elektronik Reader. Kanal tersebut dapat disediakan dengan melakukan sinergi bersama Bank RKUD maupun Bank Himbara. Kanal Uang Elektronik Reader dapat digunakan untuk pemungutan retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi pelabuhan/terminal, dan retribusi tempat wisata.
QBeranjak kepada aspek berikutnya yaitu aspek realisasi, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhasil memperoleh nilai 65%. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding semester sebelumnya, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memperoleh nilai 25%. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan proporsi penerimaan nontunai dari kanal digital dari 7,20% di semester I-2025 menjadi 67,72% di semester II-2025. Untuk memperoleh penilaian maksimal, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu meningkatkan proporsi penerimaan dari kanal pembayaran konvensional (agen bank dan teller), dan kanal non-digital (ATM, EDC, dan UE Reader)
Untuk aspek Lingkungan Strategis, kami sampaikan apresiasi juga bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhasil mempertahankan penilaian 100% pada aspek ini. Selanjutnya, kita perlu untuk mempertahankan kondisi ini untuk mempertahankan penilaian sempurna.
Kita beralih ke materi pembahasan berikutnya yaitu terkait Championship P2DD 2026. Berdasarkan surat dari Kementerian Koordinator Perekonomian kepada seluruh kepala daerah, terdapat 4 program kerja utama TP2DD di tahun 2026 yaitu: a. Kolaborasi dan sinergi mendorong kemandirian daerah
b. Kolaborasi dan sinergi penyediaan pelayanan masyarakat yang lebih baik, cepat, dan berdampak langsung.
c. Kolaborasi dan Sinergi menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil
d. Pelaksanaan efektivitas dan monitoring
Terkait hal tersebut, hal paling utama yang perlu ditindaklanjuti adalah Pengesahan Roadmap P2DD 2026-2030 TP2DD Bolaang Mongondow Timur yang saat ini masih berupa draft, tentunya Roadmap tersebut perlu selaras dengan arahan 4 program utama tersebut.
3. [Slide 18] Terkait dengan penyampaian laporan Championship 2026, kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan capacity building dan pendampingan pengisian laporan evaluasi kinerja
(Championship) TP2DD yang diikuti oleh seluruh anggota TP2DD se Sulawesi Utara. Adapun laporan tersebut telah disampaikan tepat waktu pada 24 April dan hasil penilaian akan diumumkan pada Rakornas P2DD di bulan Agustus 2026.
4. Dapat kami informasikan pula terkait timeline kegiatan P2DD, saat ini sedang berlangsung program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD) yaitu program pelatihan dengan berbagai topik inovasi digital. Program ini diikuti oleh 1 orang pegawai dari setiap daerah. Adapun agenda berikutnya yaitu pelaporan Survei Indeks ETPD Semester I 2026 yang rencananya dilaksanakan pada minggu ke-3 Mei 2026 s.d. akhir bulan Juni 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan dukungan Bapak selaku Ketua TP2DD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menugaskan anggota TP2DD agar dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pengisian laporan survei Indeks ETPD Semester I 2026. Kami siap melakukan pendampingan terkait pengisian laporan dimaksud. Selain itu, besar harapan kami agar PIC TP2DD agar senantiasa mengikuti program KATALIS P2DD secara baik.
Mengakhiri pemaparan, mari kita bersama-sama di dalam TPID menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta TP2DD mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, membukakan jalan, dan memudahkan langkah kita bersama untuk berbakti kepada NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. (*/rosita)
