Tahuna, ManadoLive.co.id — Wakil Bupati Kepulauan Sangihe menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan terhadap Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (GWPP) yang digelar di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).
Rakor tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, dengan fokus pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta program di sektor pertanahan dan tata ruang.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, jajaran Komisi II DPR RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara, kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan paparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah provinsi. Materi yang disampaikan mencakup capaian indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi, upaya penurunan angka kemiskinan, hingga realisasi belanja APBN regional sampai Agustus 2026.
Paparan itu menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.
Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam pembahasan bersama Komisi II DPR RI. Di antaranya penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), penguatan regulasi di bidang pertanahan, dukungan pembiayaan APBN untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta rencana dukungan operasional bagi kepala daerah.
Aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi perhatian. Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass, Dt. Toembidjo, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kehadiran Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi sangat penting. Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan semakin kuat, sehingga pelaksanaan kebijakan nasional dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe. ( gustaf,)
