MITRA, MANADOLIVE.CO.ID- Imbas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) memutuskan kerjasama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Hal ini disuarakan Wakil Ketua DPRD Minahasa Tenggara, Tony Hendrik Lasut.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat tidak tepat. Sebab masyarakat Mitra masih membutuhkan layanan kesehatan tersebut. Lasut kemudian meminta agar pihak Pemkab mengkaji kembali pemutusan kerjasama dengan BPJS. “Kebijakan yang diambil Pemkab Mitra belum tepat. Karena fasilitas dan tenaga-tenaga ahli, seperti dokter belum maksimal di Mitra. Padahal masyarakat butuh pelayanan kesehatan yang maksimal. Apa terlebih banyak penyakit yang dialami masyarakat harus membutuhkan penanganan alat medis memadai ,” ucap Lasut pada saat rapat dengan Pemkab Mitra yang di wakili oleh Sekda, Dinkes, Disdukcapil dan Dinsos, Selasa (4/2/2020) di ruang rapat DPRD.
Terkait dengan kekurangan anggaran untuk kesehatan, Lasut mengatakan DPRD siap memfasilitasinya. “Artinya DPRD siap melaksanakan pergeseran/perubahan anggaran untuk diplot keanggaran kesehatan. Untuk itu kami meminta kerjasama ini segera dilaksanakan kembali. Karena jika tidak, masyarakat akan jadi korbannya,” tegas Lasut. Mirisnya tambah Lasut, kasus yang terjadi di desa Ratatotok Selatan pasca pemutusan kerjasama dengan BPJS. Masyarakat yang seharusnya harus mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan akan melahirkan hari itu juga, akhirnya harus tertunda, karena tidak lagi tercover oleh BPJS dari Pemkab Mitra.
“Setelah pindah ke BPJS mandiri yang tidak dicover pemerintah, dari pihak BPJS menyampaikan bahwa pelayanan baru bisa aktif selang dua minggu kemudian. Masalahnya, apakah pasien yang sudah saatnya melahirkan masih harus menunggu dua minggu lagi?” tanya Lasut. Masyarakat juga ikut angkat bicara terkait hal ini. Bupati diminta mengkaji lagi terkait pemutusan hubungan kerjasama dengan BPJS. “Memang kami mendukung apabilah Bupati mengoptimalkan pelayanan kesehatan baik puskesmas ataupun RSUD Mitra Hebat yang dikabarkan akan dikembangkan. Tapi tolonglah, pak Bupati lebih melihat lagi dari sisi kemanusiaan,” pinta masyarakat yang meminta namanya tidak disebut. (Dolfi)
