Tahuna, Manadolive.co.id – Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahuna menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam pengawasan serta penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Kepulauan Sangihe.
Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir. Suharta, M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan.
“Sinergi diperlukan untuk memperlancar tugas Ditjen PSDKP, memperkuat komunikasi, serta tukar-menukar data dan informasi yang mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Suharta.
Ia menambahkan, sumber daya laut merupakan titipan generasi mendatang yang pemanfaatannya harus dilakukan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., menyampaikan bahwa daerahnya yang sebagian besar merupakan wilayah perairan membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Wilayah Sangihe memiliki potensi besar di sektor perikanan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KKP. Kehadiran Stasiun PSDKP Tahuna diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Thungari.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Abdul Kholik, S.H., S.I.K., M.A.P.; Kajari Kepulauan Sangihe Hendra A. Ginting, S.H., M.H.; Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Sigit Triatmojo, S.H., M.H.; Pasi Intel Lanal Tahuna Mayor Laut (P) Arif Mularso; perwakilan Kodim 1301/Sangihe; serta sejumlah pejabat instansi vertikal lainnya di Tahuna.
Selain itu, hadir pula Kepala RRI Tahuna James Aweah, S.Sos; Ketua Tim Kerja Humas dan Kerja Sama Ditjen PSDKP Dr. Sahono Budianto, M.Si; Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, S.T., M.Si; serta perwakilan KPLP, Imigrasi, dan Polres Kepulauan Sangihe.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dengan kewenangan di laut, peningkatan komunikasi dengan masyarakat, serta komitmen bersama dalam menjawab tantangan pengelolaan kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan Kepulauan Sangihe.
