Tahuna, ManadoLive.co.id — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2024 resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang digelar pada Kamis (10/7/2025) di ruang rapat utama DPRD kabupaten Sangihe,
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menyampaikan pendapat akhirnya, yang sekaligus menjadi momen pengambilan keputusan bersama atas Ranperda tersebut.
“Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya, hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024,” ujar Thungari di hadapan unsur pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati, Sekda, jajaran OPD, tenaga ahli fraksi, insan pers, serta perwakilan LSM.
Bupati Thungari memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan perhatian dan komitmen selama proses pembahasan berlangsung.
“Proses ini tidak hanya mencerminkan dinamika demokrasi, tetapi juga semangat kemitraan dan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan demi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Thungari menjelaskan bahwa selama pembahasan telah terjadi diskusi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif yang menghasilkan kesamaan persepsi demi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pembenahan, khususnya dalam tata kelola keuangan, berdasarkan saran dan masukan yang diberikan oleh DPRD.
“Atas dasar kesepakatan bersama ini, saya menginstruksikan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan kapabilitas serta berinovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menutup dengan harapan bahwa penetapan Ranperda ini akan menjadi dasar yang kokoh dalam pelaksanaan program pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal.
