Tahuna , Manadolive.co.id – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sangihe turut berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Barang dan Jasa Pemerintah bagi Pemerintah Daerah yang digelar pada Kamis, 31 Juli 2025 di Aula Novotel Convention Center, Manado.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WITA ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi pusat dan daerah. Di antaranya Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko Polhukam Agung Prastitho, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan, serta Kepala Biro Humas dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dwi Rahayu Eka Setyowati, S.H., M.H.
Turut hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Thalis Gallang, S.I.P., M.M., para Kepala Dinas Kominfo dan Dukcapil se-Sulawesi, Direktur RSUD se-Sulut, serta perwakilan dari Kodam XIII Merdeka, Korem, Polda Sulut, dan Polres jajaran. Polres Kepulauan Sangihe diwakili oleh Brigadir Indra Legrans (Humas) dan Bripda Seniman Bastian (Bag Log).
Dalam sambutannya, Asdep Agung Prastitho menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pengelolaan barang dan jasa pemerintah.
Sementara itu, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan dalam paparannya menyampaikan empat poin utama yang menjadi fokus peningkatan kualitas keterbukaan informasi, yakni:
1. Peningkatan Komitmen dari pimpinan badan publik,.
2. Penyusunan Panduan Teknis pengelolaan informasi,
3. Pengembangan Sistem Publikasi informasi publik, dan4. Monitoring serta Evaluasi berkala terhadap implementasi keterbukaan informasi.
Paparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Umum LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati yang membahas transformasi digital dalam keterbukaan informasi publik terkait pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta partisipasi UMKM dan industri kreatif dalam sistem pengadaan.
Kegiatan juga dilanjutkan dengan sesi Bimbingan Teknis (Bimtek) yang membahas secara detail kebijakan dan teknis pengelolaan informasi publik di sektor pengadaan barang dan jasa. Materi yang disampaikan meliputi sosialisasi, inventarisasi, verifikasi, serta mekanisme permohonan dan perlindungan informasi pengadaan.
