Tahuna Manadolive.co.id Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di sektor pendidikan. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pendidikan inklusif yang diikuti para kepala sekolah serta guru jenjang PAUD, SD, dan SMP, baru-baru ini.
Dalam sambutannya, Bupati Thungari menekankan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar program formal, melainkan suatu keharusan moral dan konstitusional untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Kita harus mengakui masih adanya kesenjangan pendidikan, terutama antara anak-anak di wilayah perkotaan dan mereka yang berada di daerah kepulauan. Bahkan, saya beberapa kali menyaksikan langsung masih ada anak-anak yang belum mampu membaca dan menulis dengan baik,” ujar Thungari.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan tantangan nyata yang harus dijawab melalui inovasi, kolaborasi, dan pembaruan sistem pendidikan secara menyeluruh. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mulai dari peningkatan kapasitas guru, metode pembelajaran, hingga keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat.
“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi menjadi kerja sama semua pihak, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thungari turut menyoroti perbedaan sistem pembelajaran antara sekolah negeri dan swasta, khususnya di wilayah perkotaan. Ia menyebut bahwa beberapa sekolah swasta telah menerapkan jam belajar hingga sore hari, yang dinilai memberikan nilai tambah bagi orang tua yang bekerja. Namun demikian, hal tersebut tetap harus memperhatikan kebutuhan istirahat serta perkembangan sosial dan psikologis anak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan pentingnya menciptakan sekolah yang ramah anak, terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ia menyatakan bahwa Pemkab Sangihe berkomitmen memperkuat implementasi pendidikan inklusif melalui regulasi yang berpihak, pembinaan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor.
“Perlakuan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap kenyamanan mental dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan harus menjadi prioritas,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Thungari menggarisbawahi bahwa pemerintah pusat saat ini menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan sebagai tiga pilar utama pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa ketiga sektor tersebut harus berjalan beriringan di tingkat daerah guna mewujudkan kemajuan bangsa yang adil dan merata.
