TAHUNA, ManadoLive.co.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dan bantuan hukum hingga ke pelosok kampung dan kelurahan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi para penjabat Kapitalaung, Kapitalaung definitif, serta perangkat kampung se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Hukum tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan kampung mengenai peran dan fungsi Posbankum sebagai sarana pelayanan, konsultasi, serta akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Pembukaan kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDD) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diwakili Kepala Bidang PKPM, Jhon Benjamin.
Dalam sambutannya, Jhon Benyamin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kementerian Hukum, baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, atas dukungan dan fasilitasi sehingga kegiatan pembinaan tersebut dapat terlaksana.
Ia mengungkapkan, kegiatan bersama jajaran Kementerian Hukum ini telah memasuki pelaksanaan kelima. Karena itu, pihaknya berharap pembinaan tersebut semakin memperkuat kapasitas dan pemahaman aparatur pemerintah kampung dalam mengoptimalkan keberadaan Posbankum.
Jhon juga menyampaikan bahwa dukungan Kementerian Hukum telah dirasakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk dalam fasilitasi harmonisasi Peraturan Bupati terkait perubahan alokasi dana kampung sebesar Rp15 juta.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Alex Cosmas Pinem, S.H., M.Si., mengapresiasi antusiasme para Kapitalaung dan perangkat kampung yang mengikuti kegiatan pembinaan.
Alex menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga kampung, harus berlandaskan hukum.
Ia juga menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh keadilan.
Menurut Alex, keberadaan Posbankum harus mampu memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap bantuan hukum ketika menghadapi persoalan, tanpa harus terbebani oleh keterbatasan kemampuan finansial.
Selain memberikan akses bantuan hukum, Posbankum juga diharapkan menjadi sarana pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat melalui pendekatan hukum yang tepat.
Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui mekanisme yang benar, bukan dengan tindakan sepihak ataupun aksi main hakim sendiri.
Melalui pembinaan ini, para Kapitalaung dan perangkat kampung diharapkan mampu memahami sekaligus menjalankan peran strategis Posbankum di wilayah masing-masing.
Pemkab Sangihe berharap keberadaan Posbankum tidak sekadar menjadi fasilitas administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai wadah pelayanan dan perlindungan hukum yang mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan hingga ke kampung dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. ( gustaf)
