Tahuna , ManadoLive.co.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pangan Daerah siap mendistribusikan beras murah kepada masyarakat sebagai bagian dari program nasional Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menyusul kenaikan harga beras premium di pasaran.
Kepala Dinas Pangan Daerah Kabupaten Sangihe, Reitje Tamboto, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum Bulog terkait penugasan SPHP beras di tingkat konsumen yang berlaku hingga Desember 2025. Surat tersebut bernomor 173/TS.02.02/7/2025 dan bersifat segera.
“Penugasan ini menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPHP Beras,” ujar Tamboto, Rabu (9/7/2025).
Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat akan menyalurkan sebanyak 1.318.826.629 kilogram beras ke seluruh Indonesia. Pelaksanaan di tingkat daerah akan dilakukan oleh Bulog bersama pemerintah daerah dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik.
“Di Kabupaten Sangihe, titik distribusi utama berada di Pasar Towo. Kios tangan mitra Pemda, Gerakan Pangan Murah (GPM) serta koperasi Merah putih. Namun, sebelum penyaluran, Bulog dan pemerintah daerah akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan Penyaluran tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” jelas Tamboto.
Ia menegaskan bahwa kios atau pedagang mitra yang menyalurkan beras SPHP wajib mencantumkan label harga eceran tertinggi (HET) dan dilarang menjual kepada pedagang lain maupun melebihi HET.
“Jika ditemukan Pelanggaran, mitra Bulog akan dikenai sanksi, mulai dari peringatan tertulis hingga pemutusan kemitraan, bahkan dapat diproses hukum jika mengandung unsur pidana,” tambahnya.
Untuk menjamin kelancaran distribusi, Dinas Pangan juga akan menugaskan personel untuk berkantor sementara di gudang Bulog selama masa penyaluran. Rekomendasi dan verifikasi akan dilakukan langsung oleh dinas, dan beras SPHP hanya disalurkan melalui mitra resmi serta dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sudah dijadwalkan pemerintah daerah.
Tamboto menegaskan bahwa seluruh biaya penyaluran beras ini telah ditanggung oleh Badan Pangan Nasional, sehingga tidak ada pungutan biaya tambahan kepada masyarakat.
“Distribusi akan dimulai minggu depan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah. Masyarakat bisa langsung membeli beras dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi yang telah ditentukan,” tutup Tamboto.
