Tahuna Manadolive.co id — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ronald Lumiu, SH, menegaskan bahwa Dinas Kominfo memiliki peran strategis sebagai motor penggerak transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Lumiu, keberadaan Dinas Kominfo sangat penting dalam mendukung percepatan pelayanan publik yang cepat, transparan, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Dinas Kominfo menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintah daerah agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan modern,” ujar Lumiu, Rabu (27/5/2026).
Ia menjelaskan, Dinas Kominfo memiliki sejumlah peran penting, mulai dari pengelolaan transformasi digital daerah, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), integrasi aplikasi dan data antar-organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pengelolaan komunikasi publik pemerintah.
Selain itu, Kominfo juga berperan dalam menjaga keamanan informasi, mendukung pelayanan publik berbasis digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital, serta mengawal keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Lumiu menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada koordinasi antar-perangkat daerah, integrasi data, keamanan sistem, serta komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan modern.
Namun demikian, ia mengaku prihatin karena peran strategis Dinas Kominfo belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan anggaran yang memadai.
“Di tengah tuntutan percepatan pemerintah digital, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan SPBE, keamanan informasi, hingga pengelolaan jaringan internet dan komunikasi publik, Dinas Kominfo justru sering berada pada posisi strategis tetapi belum ditopang anggaran yang seimbang,” katanya.
Ia menegaskan, transformasi digital bukan hanya sebatas aplikasi atau jaringan internet, melainkan membutuhkan dukungan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, keamanan sistem, integrasi data, serta tata kelola yang baik.
Menurutnya, apabila Dinas Kominfo tidak diperkuat, maka agenda pemerintah digital akan sulit berjalan optimal. Dampaknya, pelayanan publik berbasis elektronik akan berkembang lambat, integrasi sistem antar-OPD tidak maksimal, dan keamanan data pemerintah menjadi rentan.
Karena itu, Lumiu meminta agar Dinas Kominfo tidak lagi dipandang sekadar sebagai dinas publikasi atau dokumentasi kegiatan pemerintah.
“Dinas Kominfo adalah pengembang infrastruktur digital pemerintah daerah. Jika Dinas PU membangun jalan dan jembatan fisik, maka Kominfo membangun jalan dan jembatan digital yang menghubungkan pemerintah, data, layanan, dan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan anggaran terhadap Dinas Kominfo harus dipandang sebagai investasi strategis dalam membangun pemerintahan yang modern, transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
