TAHUNA, ManadoLive.co.id — Tim Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Utara melaksanakan audit kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 di Polres Kepulauan Sangihe dan Polsek jajaran, Selasa hingga Rabu, 13–14 Oktober 2026.
Kegiatan ini menyasar sejumlah bidang penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian, mulai dari operasional, pengelolaan keuangan, logistik dan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM).
Pada Selasa (13/10/2026), tim audit yang dipimpin Ketua Tim KOMPOL Yessy James Atotoy melaksanakan pemeriksaan di Markas Polres Kepulauan Sangihe. Kedatangan tim disambut langsung Wakapolres Kepulauan Sangihe KOMPOL Jendri S. Lewan, S.E., sebelum pemeriksaan dilanjutkan di Aula Sanika Satyawada.
Pemeriksaan di tingkat Polres mencakup empat bidang, yakni operasional, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, logistik, serta sumber daya manusia.
Sejumlah pejabat utama Polres Kepulauan Sangihe turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya Kabag Logistik KOMPOL Munir Kulo, Kabag Ren AKP J. Katiandagho, serta para kepala satuan dan pejabat terkait lainnya.
Audit kemudian berlanjut pada Rabu (14/10/2026), dengan menyasar Polsek jajaran Polres Kepulauan Sangihe. Pemeriksaan hari kedua dipusatkan di Polsek Tahuna dan diikuti para kapolsek, kepala urusan administrasi, serta personel terkait dari masing-masing polsek.
Pada tahap ini, tim melakukan pemeriksaan terhadap bidang operasional, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Seluruh kapolsek jajaran hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Kapolsek Tamako AKP M. Roring, Kapolsek Manganitu IPTU R. Supit, Kapolsek Tabukan Utara IPTU David Kojongiang, dan Kapolsek Tahuna IPTU Ch. Sarite, bersama para kapolsek lainnya.
Kegiatan di Polsek Tahuna turut dihadiri Kasiwas Polres Kepulauan Sangihe IPTU Thomas B. Pamasi serta tim Dokkes Polres Kepulauan Sangihe.
Pelaksanaan audit kinerja ini menjadi bagian dari pengawasan internal kepolisian terhadap pelaksanaan tugas dan tata kelola organisasi. Melalui pemeriksaan tersebut, berbagai aspek administrasi dan pelaksanaan program kerja diharapkan dapat dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
