Manado, MANADOLIVE.CO.ID– Anggota Panitia khusus (Pansus) Rancangan Pembagunan Daerah (RPJMD) Sulut tahun 2025-2029, Henry Walukow menilai bahwa Rencana strategis (Renstra) pagu anggaran di setiap masing-masing SKPD ada gap yang terlalu jauh.
Hal ini dikatakannya dalam pembahasan RPJMD bersama sejumlah SKPD Pemerintah Provinsi Sulut di ruang paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (4/8/2025)
Menurutnya, Renstra pagu anggaran ini harus di sinkronkan kembali.
“Saya melihat terlalu jauhnya gap atau kesenjangan antara satu OPD dengan OPD yang lain. Dikotominya terlalu besar sekali,” ujar walukow.
Katanya, hal ini akan menimbulkan kesan bahwa ada perangkat daerah basah dan ada yang kering,
“Saya melihat ada begitu banyak urusan-urusan wajib sesuai visi dan misi gubernur tetapi tidak di backup atau tidak tercover dengan anggaran. Jadi harusnya ada sinkronisasi atau finalisasi kembali renstra untuk lima tahun berjalan.
Contohnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulut, Saya melihat video kearsipan tadi arsip-arsip hanya di taruh dalam karung semua. Anggaran Rp 9 miliar tetapi Rp 8 miliar cuma bayar gaji,” jelasnya.
“Bagaimana mengelola perpusatakaan kalau mau bikin perpustakaan online kalau anggarannya seperti ini,” sambungnya.
Ia pun sangat prihatin dengan Restra anggaran untuk lima tahun kedepan, dan berharap ini bisa di bedah kembali
“Terlalu jauh kesenjangan SKPD yang satu dan yang lain. Semoga ini menjadi rekomendasi pansus ke depan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sulut Elvira Katuuk mengatakan, kami dari sisi eksekutif masih perlu atau harus kembali melakukan sinkronisasi untuk penetapan besaran alokasi pagu indikatif kepada setiap urusan terkait.
“Tadi sudah kami laporan kepada bapak Sekprov dan memang setelah pembahasan dari pansus ini akan kita tindak lanjuti dengan rapat sinkronisasi,” pungkasnya.
(rosita)
