SULUT– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Henry Walukow meminta agar program-program di APBD 2023 ini menyentuh sepenuhnya kepada masyarakat.
Hal ini sebagaimana diungkapkannya dalam pembahasan RAPBD Tahun 2023, di ruang paripurna DPRD Sulut, Kamis (3/11/22).
Dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPDD Sulut ini penghematan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan ditata lewat APBD 2023 memang harus dilakukan mengingat kondisi keuangan yang masih terpengaruh dengan krisis global,
“Namun anggaran untuk program kegiatan yang menyentuh langsung dengan masyarakat hendaknya tidak dilakukan karena hal tersebut akan berdampak kurang baik bahkan justru akan lebih mempengaruhi ketahanan ekonomi masyarakat.” kata Sekretaris Komisi I DPRD Sulut ini.
Lanjutnya, contohnya pada tahun ini program-program yang dipangkas anggaran yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ada bantuan pada kelompok-kelompok dan UKM sebesar Rp 400 juta pada tahun ini dipangkas,
“Yang kami takutkan juga APBD tahun 2023 ini juga di pangkas dihilangkan, juga di Biro Hukum, Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang perda-nya sudah setahun disosialisasikan, ternyata dananya sangat minim. Kami juga khawatirkan tahun depan untuk Sosper dan Sosbang anggaranya tidak tertata,ini sudah perda tapi dananya tidak di disiapkan,”jelas Walukow.
Ia pun menyetujui akan usulan dari Ketua DPRD Sulut untuk pengurangan anggaran Makan Minum (MaMi),
“Kenapa bukan MaMi yang di pangkas atau rasionalisasi, pembahasan ini perlu pendalaman yang serius karena evesiensi anggaran ini tidak sama dengan tahun lalu ada beberapa OPD yang di kurangi anggarannya.” pungkasnya.(*)
