Manado, MANADOLIVE.CO.ID– Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara melalui koordinasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara, melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) cabai rawit dari Probolinggo, Jawa Timur, sebanyak 2,4 ton. Upaya ini merupakan respons cepat terhadap tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga cabai rawit akibat penurunan produksi dan gangguan pasokan yang dipicu kondisi kekeringan. Kegiatan turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan; Kepala Perwakilan BI Prov. Sulawesi Utara, Joko Supratikto; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Watekhi, S.Si., M.S.E; Asisten II Sekretariat Daerah Kota Manado, Atto R. M. Bulo, M.H; Perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara, Ipda Donny Samel; serta pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara dan Kota Manado.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026 tercatat 0,29% (mtm) dengan inflasi kumulatif mencapai 3,68% (ytd), melewati batas atas sasaran inflasi nasional 3,50% (yoy). Tekanan inflasi utamanya bersumber dari kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,33% (mtm). Tekanan tersebut masih berlanjut hingga September, dengan harga cabai rawit Gorontalo yang mencapai Rp140.000 per kilogram pada 11 September 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi, baik dari Gorontalo sebagai sentra pasokan utama maupun dari sentra produksi lokal yang terdampak kekeringan. Data klimatologi menunjukkan curah hujan berada pada kriteria rendah di sebagian besar wilayah Sulut, sementara hari tanpa hujan telah mencapai kriteria sangat panjang di 131 lokasi dan bahkan ekstrem di 12 lokasi. Dengan masih terdapat empat bulan hingga akhir tahun serta periode HBKN Nataru yang perlu diantisipasi, kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama.
Joko menekankan bahwa FDP merupakan instrumen intervensi jangka pendek untuk menutup kesenjangan pasokan akibat gangguan produksi dan tekanan cuaca. Setelah mempertimbangkan aspek harga, karakteristik cabai, ketersediaan pasokan, serta biaya distribusi, opsi fasilitasi dari Probolinggo dinilai paling memungkinkan. Melalui pengaturan rantai distribusi dan pengawasan di tingkat eceran, harga cabai rawit di tingkat konsumen ditargetkan maksimal Rp57.000 per kilogram sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP). Pasokan tiba di Manado pada Senin malam, 14 September, untuk selanjutnya disalurkan pada Selasa pagi, 15 September, sehingga dapat tersedia saat pasar mulai beraktivitas. Joko menegaskan bahwa FDP tidak dimaksudkan untuk menggantikan produksi petani Sulawesi Utara, melainkan sebagai penyangga stabilisasi harga.
Dalam sambutannya, Jemmy Ringkuangan menyampaikan ini merupakan bentuk respons cepat TPID Sulawesi Utara dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Jemmy menekankan bahwa sinergi antarinstansi dalam pengendalian inflasi perlu terus diperkuat, khususnya menghadapi tantangan cuaca dan ketergantungan pasokan dari wilayah Indonesia lainnya. Jemmy berharap kolaborasi ini tidak berhenti pada intervensi jangka pendek, tetapi juga berlanjut pada penguatan produksi lokal, mitigasi dampak El Niño, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
Untuk memastikan intervensi berjalan efektif, pengawalan dilakukan secara terpadu, melalui Dinas Ketahanan Pangan mendukung pengaturan distribusi ke titik-titik sasaran dan Satgas Pangan melakukan pemantauan harga dan penyaluran untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat eceran. Dalam jangka menengah dan panjang, TPID akan terus mengarahkan penguatan produksi lokal, penguatan kalender tanam, serta peningkatan ketahanan pangan daerah, sehingga respons cepat melalui FDP menjadi bagian dari strategi komprehensif TPID Sulawesi Utara untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat keberlanjutan produksi pangan daerah. (*/rosita)
