SULUT, MANADOLIVE. CO. ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka pemgambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan Victor Mailangkay, serta Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw.
“Hari ini telah selesai di bahas Ranperda RPJMD oleh Pansus yang dipimpin langsung oleh Vonny Paat sehingga saat ini dilakukan rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 dan berdasarkan rapat Badan musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Utara antara lain disepakati bahwa rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap ranperda RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 dilaksanakan hari ini.”terang Silangen, Selasa (10/08/21) di ruang rapat paripurna.
Lanjutnya, dengan nanti kita akan mengadakan Ulang Tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2021 kiranya semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme para wakil rakyat dan pemerintah provinsi Sulawesi Utara, Negara dan masyarakat, agar melakukan beragam langkah trobosan bahkan lompatan-lompatan pembangunan guna kepentingan daerah dan rakyat sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai.
Selain itu Silangen pun menuturkan bahwa sebagai ketua DPRD memberi apresiasi kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran pemerintah yang terus menampilkan kinerja terbaik di tengah berbagai keterbatasan termasuk menyelesaikan ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi sulut 2021-2026 yang menjadi acuan kita untuk melanjutkan pembangunan lima tahun kedepan.
“kita tahu pada sisi lain saat kondisi pandemi ini kita terus diingatkan bagaimana betapa pentingnya membangun solidaritas dan kebersamaan serta menggalang persatuan dan kesatuan dan terutama menentukan simpati dan empati kita kepada masyarakat kurang mampu yang sangat terdampak dengan pandemi ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang dilakukan oleh pemerintah tentu akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat kesulitan-kesulitan yang dihadapi rakyat kita marilah kita cermati dengan lebih jelih lagi, saya minta kita melakukan penghematan diberbagai bidang dan melaksanakan program trobosan yang berpihak pada masyarakat terutama vagi sekyor kesehatan pendidikan,dan sosial kemasyaraktan.situasi yang sulit ini semoga semakin mengedepankankebersamaan mengingatkan kita terus bersyukur, saling memberi dan berbagi.”tutur Silangen.
Sementara itu dalam dokumen Ranperda RPJMD yabg di bacakan Ketua Pansus Vonny Paat mengatakan bahwa Pansus sudah membahas ranperda RPJMD dan menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara lewat perangkat daerah yang bersikap responsif dan kooperatif dalam memberikan masukan data informasi sehingga dapat menyelesaikan pembahasan ini dengan cepat tepat dan singkat berdasarkan norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Lanjutnya, RPJMD ini merupakan implementasi dari visi misi kepala daerah Sulawesi Utara yang sudah selaras dengan baik.
“RPJMD tahun 2020-2024 yang nantinya akan dijabarkan dalam penyusunan rkpd Provinsi Sulawesi Utara antara sasaran kebijakan program dan kegiatan serta indikator dalam program pembangunan daerah yang dinyatakan akan menjadi instrumen dalam penyusunan Renstra perangkat daerah rkpd dan Renja perangkat setiap tahun anggaran pemerintah negara harus terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah kabupaten kota dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan dikarenakan lokasi pembangunan ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara.”jelas paat.
Selain itu ada beberapa catatan yang di berikan seperti masalah kesehatan,pendidikan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), perikanan pertanian peternakan di mana ini sangat berhubungan langsung dengan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat terutama dalam membantu pemulihan ekonomi di masa pendemi covid 19.
Lanjutnya, dari pendapat akhir fraksi yang disampaikan dalam pembahasan Pansus RPJMD yang telah dirangkum oleh dimana fraksi-fraksi mengharapkan adanya korelasi yang tinggi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor hal ini demi optimalisasi efek dan dampak positif pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat,
“fraksi-fraksi mengharapkan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana penyusunan kebijakan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dan ini segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang akan ditetapkan agar fokuskan pada rencana 5 tahun kedepan dari gubernur dan wakil gubernur khususnya yang terkait dengan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya pada sektor pelayanan kesehatan dalam menghadapi pandemi covid 19 di provinsi Sulawesi Utara tetapi juga memperhatikan PPKm level 4 yang diberlakukan bagi kabupaten kota kiranya pemerintah daerah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang ada di Sulut dalam penetapan status pasien yang meninggal akibat covid 19,karena ada masyarakat yang tidak menerima keputusan dari pihak RS, ketersedian fasilitas kesehatan yang belum memadai seperti kekurangan oksigen dan ventilator juga tunjangan insentif bagi tenaga kesehatan yang harus di perhatikan pemerintah.”jelasnya.
Menanggapinya, Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven OE Kandouw mengatakan bahwa Dokumen yang mengakomodir pikiran dan gerak sosial ekonomi dan politik serta interkonektivitas lingkungan global sampaikan permintaan pertama adalah korelasi antara program lintas sektoral.
“Karena itulah dokumen ini menjadi penting itu kita jadikan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di provinsi Sulawesi Utara ibarat kita sudah melaut dan RPJMD ini adalah kompas bagi kita untuk menuturkan atau menetapkan arah ke mana perjalanan kiya ini itu analogi kita berada dilaut.”tuturnya.
Kandouw pun mengatakan bahwa Kritik dan saran dari pimpinan dan anggota DPRD bahkan masyarakat luas termasuk pembangunan di daerah ini.
