Tahuna Manadolive.co.id — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang akan menjadi bahan evaluasi dalam mengoptimalkan standar pelayanan publik di lingkungan DPMPTSPD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kepala DPMPTSPD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Engelin Sasiang, ST., MM., menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah untuk menampung masukan, kritik, dan saran dari masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait pelayanan publik yang diberikan.
“Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, peserta memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik agar masyarakat merasa lebih nyaman saat mengurus pelayanan.
Selain itu, peserta juga menyoroti masih kurangnya publikasi terkait standar pelayanan. Untuk itu, disarankan agar DPMPTSPD memanfaatkan berbagai media informasi sehingga sosialisasi pelayanan dapat menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Rekomendasi lainnya yakni penambahan penanda lokasi Mal Pelayanan Publik di lantai satu dan lantai dua guna memudahkan masyarakat mendapatkan informasi lokasi pelayanan.
Di bidang layanan pengaduan, forum merekomendasikan penggunaan layanan WhatsApp dan telepon sebagai sarana utama pengaduan masyarakat, sekaligus memperbarui data kontak serta alamat layanan pengaduan pada standar pelayanan yang berlaku.
Forum juga mengusulkan agar ke depan DPMPTSPD melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Forum Konsultasi Publik karena dinilai memiliki data lengkap terkait kepemilikan usaha masyarakat.
Selain itu, peserta berharap layanan satu atap di Mal Pelayanan Publik dapat terus dikembangkan dengan mencakup seluruh jenis pelayanan, termasuk pelayanan desa dan kelurahan serta instansi terkait lainnya.
Dalam forum tersebut turut dibahas pentingnya publikasi informasi layanan izin perawat serta pengembangan website resmi dinas sebagai pusat informasi layanan perizinan, standar pelayanan, dan layanan pengaduan masyarakat.
Hasil rekomendasi Forum Konsultasi Publik tersebut selanjutnya akan menjadi acuan DPMPTSPD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
