Tahuna manadolive.co.id – Pemerintah pusat menghentikan pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog sejak 29 Maret 2025. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan kebijakan tersebut, yang berdampak pada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sangihe, Reintje Tamboto, menyatakan bahwa penghentian distribusi beras SPHP sangat memberatkan masyarakat. Menurutnya, di tengah resesi ekonomi saat ini, beras SPHP menjadi salah satu komoditas yang sangat membantu warga karena harganya yang terjangkau.
“Beras SPHP sangat membantu masyarakat di Kabupaten Sangihe, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dengan harga yang lebih murah dibandingkan beras komersial, masyarakat sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka,” ujar Tamboto, Rabu (3/4/2024).
Tamboto menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar distribusi beras SPHP dapat segera dilanjutkan. Ia mengungkapkan bahwa stok beras di gudang Bulog Sangihe masih tersedia, namun belum dapat disalurkan tanpa adanya kejelasan regulasi dari pusat.
Selain itu, regulasi mengenai penyaluran beras bantuan 10 kilogram juga belum jelas. Padahal, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sangihe masih tergolong tinggi, sehingga bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami berharap ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan distribusi beras SPHP dan juga mekanisme penyaluran beras bantuan 10 kilogram. Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan yang terjangkau,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kondisi ekonomi yang sulit saat ini. (gustaf)
.
