BOLMONG – Penyegaran birokrasi kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Bupati Yusra Alhabsyi, didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta, resmi melantik 59 pejabat administrator, pengawas, dan pimpinan tinggi pratama dalam upacara yang digelar di lantai satu Kantor Bupati Bolmong, Kamis 30 Juli 2026.
Pelantikan ini menjadi rotasi jabatan keempat yang dilakukan sejak pasangan Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta memimpin Kabupaten Bolaang Mongondow. Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat. Para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Bupati sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah sesuai ketentuan perundang-undangan. Sejumlah pimpinan perangkat daerah, asisten, staf ahli, camat, serta aparatur sipil negara turut menyaksikan jalannya acara.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/06/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas.
Selain melakukan rotasi terhadap 59 pejabat, Bupati Yusra juga menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) kepada dua pejabat. Abdul Rivai Mokogow dipercaya memimpin sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan Nixon Gopay ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Dalam arahannya, Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa mutasi, rotasi, maupun promosi jabatan bukan sekadar pergantian posisi. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan karier aparatur sekaligus strategi memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.
“Rotasi dan promosi merupakan kebutuhan organisasi. Tujuannya agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif, setiap perangkat daerah mampu bekerja optimal, dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat,” ujar Yusra.
Ia mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru. Integritas, disiplin, loyalitas, dan kemampuan membangun sinergi disebut menjadi modal utama dalam menjalankan amanah.
Bupati juga meminta seluruh aparatur menjadikan jabatan sebagai bentuk pengabdian kepada daerah, bukan sekadar posisi struktural. Karena itu, setiap pejabat dituntut mampu menghadirkan inovasi, mempercepat penyelesaian program, dan memastikan setiap kebijakan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.***
