TAHUNA, ManadoLive.co.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diminta tidak berhenti pada rutinitas rapat dan kegiatan seremonial, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari saat membuka Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Selasa (15/9/2026).
Menurut Thungari, keberhasilan TPAKD tidak dapat diukur dari seberapa banyak rapat yang digelar maupun program yang disusun. Ukuran utamanya adalah sejauh mana masyarakat, khususnya pelaku UMKM, nelayan dan petani, memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
“TPAKD harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk membuka pintu akses keuangan bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan kita bukan berapa kali kita rapat atau berapa banyak program yang disusun, tetapi berapa banyak masyarakat Sangihe yang akhirnya bisa mengakses pembiayaan, mengembangkan usaha, dan naik kelas secara ekonomi,” tegas Thungari.
Sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan, Sangihe memiliki tantangan geografis yang berbeda dengan daerah daratan. Karena itu, Thungari memberikan sejumlah arahan strategis kepada jajaran TPAKD dan lembaga jasa keuangan.
Pertama, setiap program kerja harus memiliki target yang jelas dan terukur. Program tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) maupun sosialisasi, tetapi harus menghasilkan data riil mengenai jumlah UMKM, nelayan dan petani yang berhasil masuk ke sistem keuangan formal.
Kedua, sektor produktif di Sangihe harus diperkuat. Perbankan didorong memperluas portofolio pembiayaan ke sektor-sektor potensial, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata hingga ekonomi kreatif.
Ketiga, digitalisasi layanan keuangan perlu dipercepat untuk menjawab kendala geografis. Dengan layanan digital, masyarakat di pulau-pulau kecil diharapkan tidak harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk mendapatkan layanan perbankan.
Keempat, TPAKD diminta merancang program yang benar-benar memiliki karakter kepulauan dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Thungari juga menyoroti keluhan masyarakat terkait rumitnya proses administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia meminta pihak perbankan lebih fleksibel dan solutif, terutama dalam membantu calon pelaku usaha yang baru akan memulai bisnis.
“Mari kita satukan data dan program dalam satu peta jalan (roadmap) serta database yang terintegrasi. Rapat pleno hari ini harus menghasilkan keputusan aksi, bukan hanya notulen,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo), Robert H.P. Sianipar, menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Sangihe tersebut.
Robert yang hadir dalam rangka Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) menilai TPAKD merupakan wadah strategis untuk menjembatani sektor riil dengan lembaga keuangan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Ia mendorong optimalisasi program pembiayaan budidaya ikan tangkap yang telah disusun. Namun, Robert menegaskan pembiayaan tersebut harus tetap berdasarkan kelayakan usaha atau feasible, bukan dalam bentuk bantuan cuma-cuma.
Karena itu, menurutnya, sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendampingi kelompok nelayan menjadi penting agar calon penerima pembiayaan dapat memenuhi persyaratan perbankan atau bankable.
“Kita perlu tahu progresnya sudah sejauh mana. Lembaga jasa keuangan sudah membiayai berapa nelayan? Jika belum maksimal, kita diskusikan apa kendala dan hambatannya agar bisa dicarikan solusi bersama,” kata Robert.
Selain sektor perikanan, Robert turut menyoroti masih maraknya praktik rentenir atau koperasi harian yang menjerat masyarakat. Kemudahan persyaratan dan kecepatan pencairan menjadi salah satu faktor masyarakat memilih layanan informal tersebut.
Ia pun mendorong lembaga jasa keuangan formal melakukan evaluasi dan mencari terobosan agar akses pembiayaan bagi masyarakat menjadi lebih mudah, cepat dan tetap sehat.
“Jangan sampai masyarakat lebih memilih rentenir karena prosesnya mudah dan cepat. Lembaga keuangan formal harus mampu memberikan solusi agar ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dapat diputus,” ujarnya.
Rapat pleno TPAKD tersebut turut dihadiri Direktur Operasional Bank SulutGo Luisa Parengkuan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, jajaran kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan serta seluruh anggota TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan rumusan program, tetapi menjadi titik awal langkah konkret dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong masyarakat Sangihe, khususnya pelaku UMKM, nelayan dan petani, untuk naik kelas secara ekonomi.
