Tahuna manadolive.co id , – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Selasa (29/4/2025).
Rapat paripurna tersebut membahas dua agenda utama, yakni penyampaian catatan strategis DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024, serta penyampaian empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Pemerintah Daerah oleh Bupati.
Empat Ranperda yang diajukan Bupati Thungari antara lain:
1. Ranperda tentang PKK Penetapan Kampung, sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 116 ayat 2 dan 3, terdiri atas 4 BAB dan 5 pasal.
2. Ranperda tentang pencabutan Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan, guna menghindari dualisme aturan seiring dengan pencabutan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
3. Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkotika dan prekursor narkotika, yang diharapkan menjadi pedoman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.
4. Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terkait perubahan nomenklatur kelembagaan dan penyesuaian struktur organisasi, termasuk pembentukan Badan Pendapatan Daerah tipe B.
Bupati Thungari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap ke depan kita terus bersinergi dan berkolaborasi dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, serta memajukan daerah kita,” ujar Thungari.
Terkait catatan strategis DPRD terhadap LKPJ 2024 yang dibacakan Sekretaris DPRD, Bupati menilai hal itu sebagai bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Catatan strategis ini menjadi acuan penting bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.