TAHUNA, manadolive.co.id — Krisis air bersih di Kabupaten Kepulauan Sangihe kian mengkhawatirkan. Kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai “mencekik” kebutuhan dasar masyarakat. Bukan hanya kampung-kampung di wilayah luar Tahuna. Krisis air kini mulai merambah kawasan perkotaan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sedikitnya 19 titik wilayah telah mengajukan permintaan bantuan air bersih akibat menurunnya ketersediaan sumber air.
Kepala BPBD Kepulauan Sangihe, Wandu Labesi, mengungkapkan dampak kekeringan telah menyebar ke sejumlah kecamatan, baik di daratan maupun wilayah kepulauan.
Data BPBD tahun 2026 mencatat wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Tabukan Utara, Manganitu, Tabukan Tengah, Nusa Tabukan, Tahuna Timur, Kendahe, Tahuna Barat, Tahuna hingga Tatoareng.
Di Tabukan Utara, misalnya, permintaan air bersih datang dari Kampung Kalasuge, Bowongkulu, Lenganeng, Tola, Bahu, Petta Selatan dan Likuang.
Di Kampung Bowongkulu, kebutuhan air bersih untuk Lindongan 1 dan 2 mencakup 117 kepala keluarga (KK). Di Kampung Bahu Lindongan 3, tercatat 89 KK membutuhkan pasokan air. Sementara Kampung Kalasuge Lindongan 5 mencatat sedikitnya 25 KK yang terdampak.
Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Manganitu. Kampung Bakalaeng (Pedine) dan Manumpitaeng ikut mengajukan kebutuhan air bersih.
Di Kecamatan Tabukan Tengah, krisis air terjadi di Kampung Rendingan, Tariang Baru dan Kampung Bira. Khusus Rendingan, terdapat lima titik lokasi terdampak dengan sekitar 30 KK. Bukan Hanya Daratan, Wilayah Kepulauan Ikut Menjerit Kekeringan juga mulai terasa di wilayah kepulauan.
Di Kecamatan Nusa Tabukan, Kampung Nanedakele Lindongan 3 dan 4 membutuhkan pasokan air bersih untuk 58 KK. Sedangkan di Kecamatan Tatoareng, Kampung Para Sari Kere turut masuk dalam daftar wilayah yang membutuhkan distribusi air. Yang menjadi perhatian, krisis air kini tidak lagi identik dengan wilayah pelosok.
Di kawasan perkotaan Tahuna, kebutuhan air bersih mulai muncul di Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, tepatnya RT 01/RW 01.
Permintaan juga tercatat di Kelurahan Kolongan Mitung, Kecamatan Tahuna Barat, serta Kelurahan Soataloara 1 dan Soataloara 2 di Kecamatan Tahuna.
Kecamatan Kendahe pun menghadapi persoalan serupa. Kampung Kawaluso tercatat sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih.
Menghadapi situasi yang kian meluas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengambil langkah dengan memperpanjang status Tanggap Darurat dampak kekeringan hingga tiga bulan.
Perpanjangan status ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk melakukan penanganan serta intervensi terhadap dampak kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Penetapan status Tanggap Darurat Bencana agar ada ruang bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan atau memberikan intervensi, apalagi krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat tidak saja luar namun wilayah kota Tahuna ikut terdampak,” kata Wandu Labesi. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama perangkat teknis terus bergerak memenuhi kebutuhan masyarakat.
Distribusi air bersih dilakukan menggunakan mobil tangki, melalui kolaborasi BPBD, Dinas PUPR serta dukungan Perumda Ake U Banua.
Namun, dengan wilayah terdampak yang terus meluas, distribusi air menggunakan tangki menjadi pekerjaan yang tidak ringan. BPBD Sangihe masih melakukan pendataan terhadap wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan air untuk menentukan prioritas penanganan dan penyaluran bantuan.
Kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Sebab, ketika krisis air sudah menyentuh kawasan perkotaan, persoalannya bukan lagi sekadar dampak kemarau di sejumlah kampung.
Air bersih adalah kebutuhan dasar. Dan ketika sumber air mulai mengering, waktu untuk bertindak semakin sempit.
Pemerintah daerah kini dituntut tidak hanya mengandalkan distribusi air tangki, tetapi juga menyiapkan strategi jangka panjang agar Sangihe tidak terus-menerus berada dalam situasi darurat setiap kali kemarau berkepanjangan datang.
