SITARO Manadolive.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar rapat koordinasi penanganan darurat bencana alam di wilayah Siau, Kamis (8/1/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Media Center Pemerintah Daerah Kepulauan Sitaro, Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Sitaro, Chyntia Inggrid Kalangit, S.KM.
Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 25 peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait.
Hadir di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, ST., M.Si, Danrem 131/Stg Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip, S.H., M.H, Plt Deputi Bidang Pencegahan Drs. Pangarso Suryotomo, M.MB, Kapolres Kepulauan Sitaro AKBP Iwan Permadi, SE, Dandim 1301/Sangihe Letkol Czi Nazarudin, S.T., M.I.P, serta perwakilan BNPB dan Kementerian Sosial.
Dalam sambutannya, Bupati Chyntia Kalangit menyampaikan bahwa proses penanganan bencana telah memasuki hari keempat sejak kejadian. Ia menjelaskan, sebagian besar akses jalan yang sebelumnya tertutup material bencana kini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.
“Bencana berdampak cukup besar di lima titik, yakni Kelurahan Bahu, Kampung Peling, Kampung Batusenggo, Kampung Bumbiha, dan Kampung Laghaeng. Saat ini kami masih fokus pada pembersihan rumah warga serta akses jalan,” ujar Bupati.
Bupati juga menyebutkan sejumlah lokasi pengungsian yang digunakan warga terdampak, antara lain Gedung Museum Tarorane, Gereja Advent, Gereja GMIST Betel Peling, Gereja GMIST Bethabarat Pasang, serta rumah keluarga dan kerabat. Selain itu, Pemda Sitaro masih menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar warga seperti pakaian dan tempat tinggal.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Sitaro menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, serta Deputi Kemenko PMK atas kunjungan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Siau.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat untuk memastikan koordinasi penanganan bencana berjalan optimal.
Ia menyampaikan bahwa status tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendata korban, serta mencatat kerusakan yang terjadi.
“Pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan.
Data kerusakan akan dihimpun untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), termasuk kerusakan akses jalan yang akan dilaporkan melalui pemerintah provinsi,” jelasnya.
Plt Deputi Bidang Pencegahan Pangarso Suryotomo mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam penanganan bencana, serta berharap seluruh pengungsi tetap dalam kondisi sehat. Ia juga mendorong agar penyusunan R3P segera dilakukan oleh pemerintah daerah.
Danrem 131/Stg Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip menegaskan kesiapan TNI/Polri untuk terus membantu penanganan bencana.
Hal senada disampaikan Kapolres Kepulauan Sitaro AKBP Iwan Permadi, yang mengungkapkan bahwa bencana turut berdampak pada lumpuhnya pelayanan di Mako Polres Kepulauan Sitaro, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan markas baru.
Usai rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis dari Deputi Kemenko PMK kepada Bupati Kepulauan Sitaro.
Rombongan kemudian meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana, di antaranya Mako Polres Kepulauan Sitaro, Kampung Bumbiha, Kampung Peling, Kampung Laghaeng, dan Kampung Batusenggo.
Rapat koordinasi ini menjadi wujud respons cepat pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penanganan darurat serta pascabencana banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro berjalan dengan baik. ( gustaf)
