SANGIHE, MANADOLIVE CO. ID–Pj Bupati dr Rini Tumuntuan menghadiri acara Vidcon pengendalian Inflasi Daerah Selasa (23/8), dalam hal ini sekaligus menindaklanjuti pembahasan lanjutan rapat koordinasi Nasional pengendalian Inflasi Daerah oleh presiden RI.
Rapat Tersebut Dipimpin oleh menteri dalam negeri M. Tito Karnavian dari ruang utama gedung A lantai III. Dalam arahan Mendagri, paska Pengaruh Covid 19 , membuat beberapa kegiatan yang ada di lintas masyarakat, negara maupun internasional melambat, yang berpengaruh terhadap keadaan ekonomi dunia, contohnya seperti efek domino, masalah sosial, pengangguran, bertambahnya kemiskinan, dan lain-lain ,solusi dalam menyelesaikan hal tersebut adalah perlu adanya penanganan cepat dalam menangani covid 19.
Mendagri juga mengingatkan kepada seluruh bupati/walikota membuat penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang di tetapkan dengan keputusan kepala daerah, TPID berdasarkan kepmendagri nomor 500058135 tanggal 2 oktober 2017, dan juga menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional.
Tugas dari TPID Kabupaten/Kota antara lain mengumpulkan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten/kota.
Rabu 24 Agustus 2022 Pukul 09.00 Wib Pj. Bupati Mengikuti Vidcon Pemantapan dan Evaluasi dan pelaksanaan Tugas , fungsi dan Kewajiban yang di ikuti 6 Penjabat Gubernur 50 Penjabat Bupati dan 10 Walikota yang di adakan oleh kemendagri. Dalam vidcon tersebut, mendagri mengatakan kepada seluruh pejabat gubernur, bupati/walikota bahwa salah satu penjabat harus mempersiapkan dan meyiapkan pemilihan umum serentak 2024 serta memperhatikan tugas dan wewenang penjabat sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Pejabat daerah harus bekerja secara optimal,mengingat penjabat daerah dipilih oleh mendagri dan presiden, sehingga tidak memiliki beban politik dan biaya lebih. juga membuat program yang inovatif serta turun langsung kemasyarakat guna mengetahui langsung permasalahan yang terjadi di wilayah.”ujar mantan Kapolri tersebut.
Selain itu Tito juga berharap kepala daerah melakukan monitoring dan evaluasi berkala tiap 3 bulan agar penjabat kepala daerah bekerja secara optimal kepada masyarakat hingga akhir masa Jabatannya.”Kinerja pejabat harus optimal karena mereka ujung tombak pemerintah,fungsikan semua bawahan agar apa yang dianjurkan pemerintah pusat berjalan maksimal.”tuturnya.
Sementara itu Pj Bupati Sangihe menjelaskan apa yang diharapkan pemerintah pusat sudah diterapkan di daerah.”perintah dan amanat pemerintah pusat sedang berjalan dan kami fokus menyelesaikannya secara maksimal. Karena semua fungsi dan lini di Birokrasi berusaha keras apalagi daerah Sangihe berasa di ujung nusantara dan sedang berkembang,”jelasnya. Sembari menyatakan kordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi terus berjalan agar setiap program berjalan seimbang.(hry)
