Tahuna Manadolive.co.id
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sangihe menghadapi kritik tajam dari masyarakat terkait permintaan tambahan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Permintaan anggaran tambahan yang mencapai Rp 10 miliar dinilai berlebihan, terutama mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah defisit.
Menurut informasi yang dihimpun ManadoLive.co.id, sejumlah warga menganggap anggaran yang diajukan KPU tidak realistis dan perlu dievaluasi. Mereka menyoroti beberapa kegiatan yang dinilai tidak esensial, seperti pengundangan artis, pertemuan di hotel dengan menginap, serta perjalanan dinas ke luar daerah, yang disebut-sebut memakan biaya besar.
Salah seorang warga, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa KPU seharusnya lebih selektif dalam merencanakan kegiatan, dengan fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas penyelenggaraan Pilkada. “Dalam situasi keuangan yang sulit seperti ini, penghematan harus menjadi prioritas. Kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak seharusnya bisa ditunda atau bahkan ditiadakan,” ungkapnya.
Masyarakat juga mengingatkan bahwa meskipun penting untuk mendukung jalannya Pilkada, KPU harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Penggunaan anggaran yang bijak dan efisien dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan Pilkada tanpa membebani anggaran daerah yang sudah terbatas.
Kepala badan kesatuan bangsa dan politik Daerah Golfrid Pella mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu pertangungjawaban dari pihak kPU Sangihe terhadap dana yang di kucurkan sebanyak 90 persen dari dana sebesar 31 miliar 500 juta rupiah sehingga bisa di dilihat berapa yang ril yang harus di tambahkan .
Sebab masih banyak kegiatan yang harus di revisi seperti berkurangnya TPs ,Pendaftaran calon Independen dan masih banyak lagi .
Namun kalau harus di paksakan maka akan berimbas pada di kurangnya bahkan di tiadakannya tunjangan kinerja bagi ASN ,bahkan gaji ASN akan menjadi korban . (gustaf)
