Tahuna, Manadolive.co.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa Tahun 2025, yang berlangsung di Tahuna, Kamis (6/11/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Micael Thungari, SE., MM., dan Wakil Bupati, Tendris Bulahari.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Kapolres Kepulauan Sangihe, para asisten daerah, pimpinan perangkat daerah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara, Pimpinan Bank SulutGo Cabang Tahuna, para camat, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, serta 145 kepala desa atau kapitalaung beserta kaur keuangan desa se-Kabupaten Sangihe.
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Dinas PMD Sangihe Frans parawouw dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa tahun berjalan, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, rapat ini juga menjadi wadah monitoring progres penyerapan dana desa, serta menyampaikan arah kebijakan penggunaan dana desa sesuai regulasi terbaru.
Beberapa materi utama yang dibahas meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelembagaan desa, percepatan penyerapan dana desa tahun 2025, prioritas penggunaan dana desa tahun 2026, sosialisasi pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa, serta kerja sama dengan Bank SulutGo dalam mendukung transaksi non-tunai pengelolaan keuangan desa.
Bupati Tekankan Transparansi dan Sinkronisasi Pembangunan
Dalam sambutannya, Bupati Micael Thungari menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
“Desa adalah fondasi utama pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan kabupaten akan sangat ditentukan oleh tata kelola pemerintahan yang baik di desa,” ujar Bupati Thungari.
Bupati juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan kepala desa untuk menjalankan tata kelola keuangan secara terbuka dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pengawasan.
“Tidak boleh ada lagi dana desa yang dikelola secara tertutup. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus hukum,” tegasnya.
Pemilihan Kepala Desa Serentak 2026
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahun 2026. Proses tahapan akan dimulai awal tahun depan dengan total anggaran sekitar Rp1,2 miliar.
Ia menegaskan, setiap calon kepala desa wajib bebas dari temuan pelanggaran dan harus menjaga integritas. “Kami tidak ingin lagi ada persoalan hukum yang berulang. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap pemimpin desa benar-benar layak dan bersih,” kata Bupati.
Dorong Transformasi Digital Desa
Selain soal pemerintahan dan keuangan, Bupati Thungari juga menekankan pentingnya transformasi digital desa. Pemerintah Kabupaten Sangihe, katanya, tengah mengembangkan program Desa Data Kita sebagai upaya memperkuat sistem informasi kampung berbasis data terpadu.
“Melalui digitalisasi, pemerintah desa akan memiliki data akurat tentang kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan potensi wilayahnya. Ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah mengambil kebijakan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Sinergi Lintas Sektor
Rapat koordinasi juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan pihak swasta. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Kegiatan kemudian ditutup dengan ajakan Bupati agar seluruh kepala desa memperkuat komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya bersama menuju Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tangguh dan sejahtera.
