Sulut, MANADOLIVE.CO.ID – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2024 mulai dikuliti DPRD Provinsi Sulut lewat Panitia Khusus (Pansus). Kali ini Komisi III DPRD Sulut membahas bersama dengan para mitra kerja Komisi III DPRD Sulut, Selasa (15/4/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sulut Amir Liputo mempertanyakan pembangunan embahasan Christian Centre yang dianggarkan lewat dana hibah pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulut.
Melalui Asisten I Setdaprov Denny Mangala memberikan penjelasan bahwasanya Christian Centre tersebut bukanlah milik GMIM seutuhnya namun GMIM diberikan kepercayaan oleh Pemprov Sulut untuk mengelola, dikarenakan secara hukum status Gedung tersebut masih menjadi milik Pemprov.
“Selain Christian Center, pemerintah juga membangun tiga Islamic Center di wilayah Bolmong Raya yakni Bolmong Utara, Bolmong dan Bolaang Mongondow Selatan yang semuanya telah diresmikan,” sebut Mangala.
Sesuai dengan data yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulut, jumlah anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Christian Centre tersebut sejumlah Rp 65 Milyar dengan rinciannya :
1. Pekerjaan Arsitektur Christian Center: Rp 38.550.000.000
2. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP): Rp 23.800.000.000
3. Pengadaan LED Videotron Indoor 4×6 M: Rp 1.900.000.000
4. Pengawasan Pekerjaan Gedung: Rp 750.000.000
Pembahasan dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Perhubungan Provinsi Sulut, pihak Pansus LKPJ DPRD Sulut mendapatkan laporan dari Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Izak Rey, bahwa sudah ada master plan transportasi akan tetapi keterbatasan anggaran menjadi penghalang.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami belum dapat mengoptimalkan seluruh fasilitas transportasi, namun tetap berupaya untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti pariwisata,” ungkap Kadis Perhubungan Sulut tersebut.
Izak Rey pun menyebut ada sebuah proyek strategis dari pihaknya yaitu pembangunan jalur kereta api untuk tiga wilayah penting.
” Kami telah memiliki 52 unit angkutan wisata. Fasilitas terminal yang tersedia di antaranya empat terminal tipe A yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan terminal tipe B yang merupakan kewenangan Pemprov, selain itu ada dua kapal pesiar serta enam kapal perintis milik Kementerian Perhubungan,” tambahnya.
Sementara itu saat pembahasan bersama Dinas ESDM Sulut, Louis Schramm selaku salah satu anggota Pansus LKPJ menyoroti bahwa masih adanya Desa-desa diwilayah kepulauan yang belum mendapatkan listrik.
“Masih ada desa yang belum teraliri listrik sesuai informasi yang kami himpun, desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti Pahepa, Pupante, Bengdarat, Kahokang Tatuari, Dalako Bumberare, Laleko, dan Batu Saiki,” ujar Louis Schramm.
Menanggapinya, Kadis ESDM Fransiskus Maindoka mengungkapkan, pihaknya sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten, tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi.
Komisi III DPRD Sulut juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), di mana terdapat sejumlah UPTD yang sama sekali tidak menerima anggaran.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Cindy Wurangian, mengungkapkan kekhawatiran atas tidak meratanya pembagian anggaran, meski seluruh UPTD menjalankan tugas dan fungsi yang serupa.
“Dengan tupoksi yang sama, mengapa ada UPTD yang tidak mendapatkan alokasi anggaran, sementara yang lain menerima hingga jutaan rupiah? Ini perlu dijelaskan secara terbuka,” tegas legislator dari Fraksi Golkar tersebut.
Wurangian menekankan pentingnya penerapan prinsip money follow program, di mana anggaran harus dialokasikan berdasarkan kebutuhan program yang terukur dan berbasis kinerja, bukan semata-mata pemerataan administratif.
Data yang dipaparkan dalam rapat mencatat total anggaran untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai Rp18,1 juta, dengan realisasi sebesar 93 persen. UPTD Manado misalnya, merealisasikan 83% dari pagu, sementara beberapa wilayah seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro mencatat realisasi hingga 94%.
Namun, kejanggalan mencuat saat diketahui UPTD Tomohon merealisasikan anggaran melebihi pagu – Rp426.500 dari pagu Rp189.800. Sementara itu, UPTD di Minahasa, Bitung, Minsel, Minut, serta Kantor Pusat, justru tidak memiliki alokasi anggaran sama sekali.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut mengakui adanya kelemahan dalam proses perencanaan dan penginputan kebutuhan anggaran.
Sementara, Anggota DPRD Sulut Piere Makisanti menyoroti persoalan kesejahteraan pegawai, khususnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Ia mempertanyakan besaran TKD yang diberikan kepada para pegawai berdasarkan jabatan struktural.
Sementara itu, Louis Carl Schramm menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak PLN terus diintensifkan, namun masih terdapat delapan desa yang belum teraliri listrik.
“Adapun desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti Pahepa, Pupante, Bengdarat, Kahokang Tatuari, Dalako Bumberare, Laleko, dan Batu Saiki,” terang Louis.
Menanggapi pertanyaan dari anggota Pansus Louis Schramm, Kadis ESDM Fransiskus Maindoka mengungkapkan, pihaknya sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkompeten, tenaga ahli di bidang pertambangan dan geologi.
“Ini harus ditunjang dengan alat-alat yang memadai,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPRD Henri Walukow turut mempertanyakan transparansi pendapatan royalti dari sektor pertambangan.
Ia menyoroti bahwa green total royalti mencapai Rp744 miliar lebih.
“Perlu ada inspektur tambang yang turun langsung. Kami usulkan turlap (turun lapangan) ke perusahaan-perusahaan tambang untuk menelusuri langsung realisasi royalti dan aktivitas pertambangan,” tegas Henry. (ADVETORIAL/ rosita)
