Manado, MANADOLIVE.CO.ID– Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Rancangan Pembagunan Daerah (RPJMD) Sulut tahun 2025-2029 melaksanakan kunjungan kerja (Kunker)ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau disingkat dengan Dirjen Bina Bangda.
Kunker ini dipimpin langsung oleh ketua Pansus Ranperda RPJMD Louis Carll Scaramm didampingi Wakil Ketua Inggried JNN Sondakh, SE.MM dan Sekretaris Nick A Lomban,SE serta Wakil Ketua Dewan Sulut, Stella Marlina Runtewene, AMd.Sek dan sejumlah anggota Pansus, pada Rabu (30/7/2025).
Dikatakan Ketua Pansus Louis Carll Scramm bahwa dalam kunker ini untuk melakukan konsultasi.
“Kami diterima oleh direktur, dan terjadi diskusi yang menarik terutama waktu yang diingatkan jangan sampai terlambat untuk penetapan. Dan ada beberapa point yang telah disampaikan, salah satu yaitu Renstra (Rencana Strategis) dari setiap SKPD Pemprov Sulut,”ungkap Legislator Partai Gerindra ini, di DPRD Sulut, Kamis (31/7/2025).
Ia pun mengakui bahwa dari data yang ada, belanja pegawai rata-rata itu melebihi 30 persen.
“Disini kita lihat untuk kedepan tidak boleh melebihi dari 30 persen, sedangkan di daerah ini ada bergeser melebihi dari 40-an persen. Contohnya belanja pegawai di Dinas Pariwisata itu sampai 10 Miliar, sedangkan anggaran yang mereka sampaikan untuk 2026 itu 11 Miliar lebih. Ini sudah habis di belanja pegawai. Semoga saja sudah termasuk gaji untuk PPPK, kalau belum berarti angka ini termasuk besar sekali,”ujarnya.
Lanjutnya, Sementara itu untuk pengembagan pariwisata yang ada adalah salah satu visi dan misi utama dari Gubernur Yulius Selavanus dan Wakil Guberlur Victor Mailangkay.
“Dengan dana sisa yang ada, 1 miliar atau 2 miliar ini apakah mampu mengembangkan pariwisata ini, jadi saya pikir ini harus dipertimbangkan untuk mungkin akan ada penambahan. Dengan catatan harus melihat kemampuan keuangan daerah,”terangnya.
Jadi katanya, pembicaraan dengan Dirjen Bangda Menjadi perhatian khusus, untuk dipikirkan baik-baik secara maksimal pembangunan bisa merata.
“Jadi dari Dirjen Bangda dan BAPPEDA DKI sepakat juga dengak kami, bahwa kalau PAD kita yang kecil seperti ini yang harus di tingkatkan atau digenjot PADnya, bagaimana PADnya harus naik supaya bisa seimbang, dimana belanja fisik oprasional dan lain-lain itu bisa naik, tapi belanja pegawai itu tetap. Dengan cara menaikkan APBD,”jelasnya.
Menurutnya, untuk lebih cepat dilakukan penetapan maka akan memaksimalkan pembahasan dengan akan segera dilaksanakan rapat bersama SKPD yang ada.
“ Jadi kami akan marathon, mempercepat pembahasan ini bersama 15 SKPD pada Jumat 1 Agustus 2025,”pungkasnya.
(rosita)
