Tahuna Manadolive.co.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) memperkuat sinergi pengawasan pemerintahan kampung melalui kegiatan bersama dalam rangka kunjungan kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati Sangihe itu dihadiri jajaran Kejati Sulut, di antaranya Asisten Intelijen Kejati Sulut Eri Yudianto, SH, MH, Asisten Pembinaan Fahri, SH, MH, Asisten Tindak Pidana Umum Dr. Reinhard Tololiu, SH, MH, Asisten Pengawasan Dr. Titin Herawati Utara, SH, MH, serta Asisten Pidana Militer Kolonel Laut (Khusus) Fredie A. Tamara, SH.
Dalam sambutan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Johanis Pilat, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Kejati Sulut yang dinilai penting dalam memperkuat pemahaman hukum bagi penyelenggara pemerintahan kampung.
“ABPEDNAS memiliki peran strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan saat ini, kita membutuhkan pemerintahan kampung yang kuat, transparan, responsif, dan taat terhadap ketentuan hukum,” ujar Pilat.
Ia mengatakan, kehadiran Kejati Sulut memberikan penguatan melalui pendampingan, edukasi, dan pemahaman hukum agar tata kelola pemerintahan kampung dapat berjalan dengan baik, akuntabel, serta terhindar dari persoalan hukum.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintahan kampung guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga mengungkapkan tengah merampungkan dokumen administrasi yang akan menjadi pedoman teknis pembayaran insentif bagi tenaga pendidik PAUD berstatus PPPK paruh waktu pada tahun 2026.
Dokumen tersebut disusun berdasarkan Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 serta sejumlah regulasi terkait pengelolaan keuangan desa dan kampung.
“Bagi kampung-kampung yang telah menganggarkan program ini dalam APBKam Tahun 2026, proses pembayaran insentif ditargetkan mulai Juni 2026 dan dihitung sejak Januari,” kata Pilat.
Ia menambahkan, besaran insentif akan disesuaikan dengan Standar Satuan Harga (SSH) dan kemampuan keuangan masing-masing kampung.
Pemerintah daerah menilai tenaga pendidik PAUD memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi emas masa depan, terutama dalam membangun karakter dan dasar pendidikan anak usia dini di wilayah kepulauan dan daerah terluar.
Karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Inspektorat akan terus mengawal proses pembayaran insentif agar tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan pendampingan aparat penegak hukum guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah kampung.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pembaruan hukum pidana nasional dan mitigasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah yang disampaikan mewakili Kajati Sulut oleh Asisten Intelijen Kejati Sulut, Eri Yudianto, SH, MH.
Sementara materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber Dr. Reinhard Tololiu, SH, MH selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulut, serta perwakilan Asosiasi BPD Nasional.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, ABPEDNAS, dan Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Di akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan agenda tersebut serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi membangun daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
