Tahuna, Manadolive.co.id — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Perampungan Groundchecking Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN) Tahun 2025, bertempat di ruang rapat Kodim 1301 Sangihe, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta jajaran, narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pimpinan Cabang BRI, dan Kepala BPJS Kesehatan itu dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, SE, MM.
Dalam sambutannya, Bupati Thungari menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti strategis dalam memastikan kebenaran dan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Groundchecking DTSEN bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi dasar pembuktian apakah data yang ada benar-benar mencerminkan realitas masyarakat di lapangan,” tegas Thungari.
Bupati memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, data BPS tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 10,84 persen atau sekitar 14.380 jiwa, sementara data P3KE mencatat 11,01 persen.
Untuk kemiskinan ekstrem, hasil verifikasi dan validasi tahun 2024 menunjukkan 645 jiwa (0,45 persen), dan hasil verivali tahun 2025 memperlihatkan masih terdapat 55 kepala keluarga yang tercatat sebagai keluarga miskin ekstrem.
“Dari sisi proporsi, Sangihe masih berada pada posisi tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara untuk tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Karena itu, pembaruan data ini menjadi sangat penting agar kebijakan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran,” ujar Thungari.
Ia juga menyoroti masih adanya penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran akibat belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat di lapangan. Untuk itu, Bupati menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, serta memperkuat sinergi lintas sektor antara Dinas Sosial, BPS, pemerintah kampung, perangkat daerah, dan lembaga penyalur seperti BRI serta BPJS Kesehatan.
Selain itu, Bupati Thungari juga menegaskan perlunya: Pemetaan faktor penyebab kemiskinan di tiap kecamatan,
Sinergi antara APBD, APBDes, dan dukungan CSR perusahaan dalam pendanaan penanggulangan kemiskinan,
Penguatan program inovatif daerah seperti Gerakan Membara Mesuang (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Ketahanan Pangan) yang kini mulai menunjukkan hasil positif dalam menekan beban pengeluaran masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
“Seluruh kerja besar ini membutuhkan komitmen dan integritas kita semua. Kita tidak hanya sedang menghimpun angka, tetapi sedang menegakkan keadilan sosial — memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” tutur Thungari.
Bupati berharap kegiatan groundchecking DTSEN 2025 akan menjadi langkah pembaruan data dan sinergi tindakan antar pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
